Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap merek dagang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Terbukti kegiatan usaha UMKM mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendominasi struktur perekonomian nasional. Data Bank Indonesia UMKM memiliki proporsi sebesar 56.534.592 unit atau 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dan menyumbang PDB sekitar 60% yang terakumulasi dari berbagai sektor ekonomi UMKM. Fokus utama penelitian adalah menganalisis upaya perlindungan merek dagang UMKM dari tindakan pembajakan dan penggunaan tanpa izin, membuat strategi perlindungan merek dagang  bagi pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat seperti pengembangan mekanisme pendaftaran merek yang sederhana dan terjangkau, program edukasi hukum berkelanjutan, pembentukan klinik konsultasi merek dagang khusus UMKM dan insentif pajak bagi UMKM yang mendaftarkan merek dagang serta mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi UMKM dalam pendaftaran Merek. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khsususnya hak merek terhadap UMKM, pemerintah telah mengundangkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan kondisi Geografis, sebagai pengganti Undang – Undang nomor 15 tahun 2019 tentang merek yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini bahwa 22 % UMKM memiliki kesadaran kompherensif tentang pentingya perlindungan merek dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM  di Kalimantan Barat dalam mendaftarkan merek dagang mereka serta terbatasnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek.