Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Herbal di Kalimantan Barat

Abstrak

Pengetahuan masyarakat adat Kalimantan Barat mengenai pengobatan herbal tradisional memiliki nilai budaya dan ekonomi yang signifikan. Namun, hingga saat ini, perlindungan terhadap pengetahuan tersebut masih belum optimal dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kurangnya dokumentasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, serta ancaman biopiracy oleh pihak asing menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan HKI atas pengobatan tradisional serta mengidentifikasi tantangan dan strategi implementasi kebijakan tersebut di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi literatur. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif dan normatif, dengan menelaah regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum, implementasi perlindungan HKI di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi kurangnya dokumentasi pengetahuan tradisional, terbatasnya pemahaman masyarakat adat terkait aspek hukum, serta lemahnya penerapan mekanisme Akses dan Pembagian Manfaat (ABS). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penguatan perlindungan HKI terhadap pengembangan pengobatan tradisional dan herbal meberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat adat melalui skema royalti dan kemitraan dengan sektor industri. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi digitalisasi dan deskriptif kualitatif dan normatif, dengan menelaah regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum, implementasi perlindungan HKI di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi kurangnya dokumentasi pengetahuan tradisional, terbatasnya pemahaman masyarakat adat terkait aspek hukum, serta lemahnya penerapan mekanisme Akses dan Pembagian Manfaat (ABS). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penguatan perlindungan HKI terhadap pengembangan pengobatan tradisional dan herbal meberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat adat melalui skema royalti dan kemitraan dengan sektor industri. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi digitalisasi