Model Hukum Demokrasi untuk Penyelesaian Sengketa Agraria oleh Lembaga Adat

Abstrak

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia sering kali menghadapi kendala efektivitas, terutama pada wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat. Model hukum berbasis demokrasi yang mengakui peran lembaga adat menjadi alternatif penting untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hukum demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria melalui peran lembaga adat. Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan perbandingan norma. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dan praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Pendekatan ini mampu mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan legitimasi keputusan, dan mempercepat proses penyelesaian. Integrasi nilai demokrasi dalam mekanisme adat juga memberikan jaminan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat. Model hukum demokrasi yang melibatkan lembaga adat terbukti efektif dalam memperkuat penyelesaian sengketa agraria secara berkeadilan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi reformasi kebijakan agraria nasional agar lebih responsif terhadap konteks lokal dan prinsip demokrasi.