Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
Kata Kunci:
Kebijakan lingkungan, Pemerintah Daerah, Hukum Tata Negara, Kabupaten Ketapang, Implementasi KebijakanAbstrak
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Ketapang menghadapi tantangan kompleks dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, mulai dari degradasi hutan hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap peraturan daerah dan regulasi terkait kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, yang dipadukan dengan kajian dokumen resmi dan literatur hukum. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, terdapat inisiatif positif berupa peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan regulasi daerah yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pendanaan, dan partisipasi publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.
Referensi
Alfirdaus, L., & Rouli Manalu, S. (2020). 4. The politics of local government environmental evaluations: Assessing bureaucracy in post-reformasi Indonesia. Pacific Journalism Review, 26(2), 72–87. https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1134
Anwar, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan daerah. Jakarta: Pustaka Hijau.
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik lingkungan hidup daerah Kabupaten Ketapang. Ketapang: BPS.
Hidayat, A., Abbas, I., & Alam, S. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(1), 49–65. https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1488
Hidayat, R. (2020). Hukum tata negara dan implementasi kebijakan lingkungan. Bandung: Refika Aditama.
Kumayza, T. N., Pramusinto, A., & Widaningrum, A. (2024). Systematic Literature Review of Environmental Impact Assessments. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 28(2), 123–149. https://doi.org/10.22146/jsp.96105
Lee, D., Kim, H., & Park, S. (2021). Flexibility in environmental policy implementation: Lessons from local government practices. Journal of Environmental Management, 290, 112–118.
Mutiarin, D., et al. (2022). Harmonization of local and national regulations in environmental governance. Environmental Policy and Law, 52(1), 35–44.
Muyassar, Y. R., & Satria, R. (2025). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(1), 452–459. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1060
Nugraha, B., et al. (2020). Public engagement in environmental policy with limited institutional capacity. Journal of Environmental Planning and Management, 63(9), 1578–1594.
Park, S., & Lee, K. (2022). Technological solutions for environmental monitoring in resource-limited settings. Environmental Science & Policy, 132, 102–110.
Putra, A. (2021). Reformasi regulasi lingkungan daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Risdayanti, A., & Syaprillah, A. (2025). Pengawasan Pencemaran Lingkungan Yang Dihasilkan Oleh Industri Di Sektor Perikanan Kota Tarakan. 1(1), 52–68.
Rosyadi, I., & Wulandari, I. P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 279–307. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.279-307
Sanyoto, Y. W., Hutauruk, R. P., & Adih, S. ’. (2021). Collaborative Governance in Local Policy Implementation: A Case Study of Flood Risk Management in South Jakarta. 06(01), 81–86.
Siregar, F. (2019). Analisis peraturan daerah tentang lingkungan hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiardi, S. (2025). International Journal for Science Review Agropreneurship and Green Innovations : Exploring the Synergy Between Sustainable Practices and Profitability in the Agribusiness Sector. 2, 1–10.
Sunarya, A. (2024). Climate and Environmental Policy in Indonesia: Challenges and Opportunities. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 7(1), 195–206. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3030
Triyanti, A., Indrawan, M., & Nurhidayah, L. (2023). Environmental governance in Indonesia. In M. A. Marfai (Ed.), Public Administration in India. Springer Cham. https://doi.org/10.4324/9781003543954-15
Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah. Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan, 9, 46–51. https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.267
Wijayanti, N. (2021). Overcoming geographical barriers in environmental monitoring through digital innovation. Sustainability Science, 16(4), 1295–1307.
Yulianto, Y., Rosalia, F., & Hutagalung, S. S. (2025). Adaptive Governance in Environmental Issue: Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Impacts, 8(3), 615–625. https://doi.org/10.18280/ijei.080319
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
