Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif Dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Abstrak

Reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan. Perkembangan konsep restorative justice menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif ke restoratif dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan konsep pemidanaan dan restorative justice. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pembaruan sistem pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice telah mendorong perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan korban. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai kebijakan hukum dan regulasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Pendekatan restoratif juga dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif menunjukkan arah baru dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pemulihan dan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi berbasis restorative justice untuk mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.