JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI

Relevansi Hukum Pidana dalam Melindungi Hak Paten dan Inovasi di Kalimantan Barat

2025-08-08T23:13:16+07:00

Perlindungan hak paten dan inovasi merupakan aspek penting dalam mendorong sektor industri dan teknologi, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Artikel ini mengkaji relevansi hukum pidana sebagai instrumen efektif untuk melindungi hak paten dan mendorong inovasi dalam konteks tersebut. Penelitian ini menekankan urgensi penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat kemajuan industri dan mengurangi semangat inovasi teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis ketentuan hukum pidana terkait hak paten dan implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum pidana guna melindungi pemegang paten dan mendorong inovasi di Kalimantan Barat.

Model Hukum Demokrasi untuk Penyelesaian Sengketa Agraria oleh Lembaga Adat

2025-08-08T23:19:28+07:00

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia sering kali menghadapi kendala efektivitas, terutama pada wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat. Model hukum berbasis demokrasi yang mengakui peran lembaga adat menjadi alternatif penting untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hukum demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria melalui peran lembaga adat. Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan perbandingan norma. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dan praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Pendekatan ini mampu mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan legitimasi keputusan, dan mempercepat proses penyelesaian. Integrasi nilai demokrasi dalam mekanisme adat juga memberikan jaminan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat. Model hukum demokrasi yang melibatkan lembaga adat terbukti efektif dalam memperkuat penyelesaian sengketa agraria secara berkeadilan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi reformasi kebijakan agraria nasional agar lebih responsif terhadap konteks lokal dan prinsip demokrasi.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Digitalisasi Layanan Kesehatan Primer: Studi Kasus Platform SATUSEHAT

2025-08-16T11:38:20+07:00

Transformasi digital di bidang kesehatan menjadi focus utama negara, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dasar. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform SATUSEHAT yang berfungsi sebagai sistem integrasi data kesehatan di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusasi kebijakan pemerintah yang mengatur serta menerapkan digitalisasi layanan kesehatan primer melalui SATUSEHAT, dan untuk menilai dampak serta tantangan hukum yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku dan realisasinya di lapangan melalui contoh kasus di beberapa puskesmas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan digitalisasi memiliki landasan hukum yang cukup baik, terdapat berbagai hambatan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah privasi data pasien yang masih belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini menyarankan perbaikan regulasi perlindungan data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung proses transformasi digital di sektor kesehatan primer.

Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

2025-08-16T10:21:42+07:00

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Ketapang menghadapi tantangan kompleks dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, mulai dari degradasi hutan hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap peraturan daerah dan regulasi terkait kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, yang dipadukan dengan kajian dokumen resmi dan literatur hukum. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, terdapat inisiatif positif berupa peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan regulasi daerah yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ketapang menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pendanaan, dan partisipasi publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Bisnis di Sektor Fintech

2025-08-15T02:26:07+07:00

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia memberikan peluang besar bagi kemajuan ekonomi, namun juga memunculkan risiko kejahatan bisnis yang semakin kompleks. Penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam ekosistem fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan bisnis di sektor fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan studi kasus terkait penegakan hukum pidana di bidang fintech. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan wawancara dengan pakar hukum. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana telah mengatur aspek perlindungan terhadap kejahatan bisnis fintech, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek penegakan dan koordinasi antar lembaga. Tingkat pemahaman aparat penegak hukum dan kecepatan adaptasi regulasi menjadi faktor penentu efektivitas. Upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan bisnis fintech di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan kompetensi aparat agar hukum mampu mengimbangi perkembangan teknologi finansial.

Analisis Implementasi Kebijakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Kabupaten Kubu Raya

2025-08-16T11:31:36+07:00

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu mandat konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kabupaten Kubu Raya memiliki kebijakan lingkungan yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dalam perspektif hukum tata negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma-norma yang mengatur kebijakan lingkungan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Kajian pustaka menjadi sumber utama dalam merumuskan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya secara umum telah berlandaskan pada kerangka hukum nasional, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang. Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukum daerah. Regulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.