KONFIGURASI POLITIK DAN KEBERPIHAKAN REGULASI DAERAH BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MARJINAL DI KALIMANTAN BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan konfigurasi politik pemerintahan daerah dan
keberpihakan regulasi daerah yang mengatur pemenuhan hak ekosob pada masyarakat marjinal di Kalimantan
Barat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan fakta konfigurasi politik Pemerintahan Daerah
Kalimantan Barat yang tergolong demokratis, tidak serta merta melahirkan regulasi daerah yang berpihak (responsif)
terhadap pemenuhan hak-hak ekosob pada masyarakat marjinal. Indentifikasi faktor penyebabnya adalah
problematika regulasi akibat belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, rendahnya persepsi
pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap eksistensi pemenuhan hak ekosob serta faktor tidak adanya
kemauan politik membuat regulasi daerah yang dilandasi oleh keberpihakan pada masyarakat marjinal. Idealnya
dalam membangun regulasi daerah tidak dilakukan secara diskriminatif dan senantiasa mengakomodasi basis
normatif hak asasi manusia.